Menurut Sri Mulyani, pemangkasan anggaran menimbulkan kepastian bagi kalangan swasta untuk terus berinvestasi."APBN yang kredibel itu merupakan salah satu aset dan sumber confident untuk menggerakan ekonomi secara berkelanjutan," tegas Sri Mulyani.Sisi perdagangan ekspor memang tidak sesuai proyeksi, karena masih dalam posisi negatif. "Ekspor masih negatif di kuartal IV. Tadinya kita harapkan sudah mendekati 0. Tapi nampaknya masih ada penundaan, sehingga diharapkan terjadi di 2017," pungkasnya.Periode 2016 juga mendapat tantangan dari sisi eksternal.
Pertumbuhan ekonomi dunia hanya terealisasi 3,1% atau jauh lebih rendah dari yang diproyeksikan sejak awal tahun. Faktor utamanya adalah lemahnya sisi permintaan. "Lemahnya sisi permintaan yang kemudian sebabkan harga komoditas belum pulih," ungkapnya.China masih dalam perlambatan. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut perlu melewati masa untuk menjaga kestabilan pasca tumbuh tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain ada persoalan yang datang dari Eropa, yaitu Brexit.
"Kemudian Brexit, perlu dilihat apakah akan secara drastis ataupun secara gradual," terang Sri Mulyani.Suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan beberapa kali dalam setahun terakhir. Ini seiring dengan perbaikan ekonomi AS. Ketidakpastian justru muncul pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS."Sering dengan pemulihan ekonomi di AS, The Fed akan menaikan suku bunga di 2017. Ini menimbulkan pengaruh ke investor dalam penempatan uang di dunia," imbuhnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya meskipun ada pemangkasan anggaran."Untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5%, di mana diasumsikan kuartal IV kita akan tumbuh minimal 4,7%," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2017).Faktor pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh stabil seiring dengan inflasi yang terkendali pada level 3,02%. Kemudian adalah investasi swasta.
"Investasi memang tumbuh lambat karena ada tekanan di perbankan," ujarnya.Belanja pemerintah menjadi kurang optimal karena adanya pemangkasan dan penundaan anggaran pada pertengahan tahun. Langkah tersebut diambil karena kondisi perencanaan anggaran yang kurang baik."Tapi dengan pengurangan belanja, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih bisa lebih besar dari 2015. Ini gambaran pemotongan dilakukan secara efektif, dan tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Sri Mulyani Pastikan Tidak Antikritik | PT Bestprofit Futures Bandung
Akan tetapi yang dilakukan oleh JPMorgan adalah menyentuh sisi psikologi investor. Riset yang dikeluarkan, yaitu menurunkan peringkat saham di Indonesia hanya berdasarkan ketidakpastian pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan gejolak pasar keuangan global.Padahal, ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi psikologi semata. Melainkan juga fundamental ekonomi.
"Kalau faktor psikologi ini sifatnya kadang-kadang sangat subjektif karena itu statement yang dilakukan institusi atau pejabat, terutama meereka yang memiliki kewenangan yang sangat besar itu menjadi sangat penting. Confindent tidak hanya diperoleh dengan mengatakan hal-hal positif, tapi juga dari sisi kritis juga memiliki support yang baik," paparnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa dirinya, maupun pemerintah secara keseluruhan tidak anti terhadap kritik yang disampaikan oleh pihak manapun. Kritikan akan menjadi bahan untuk terus melakukan perbaikan.
Demikianlah ditugaskan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pemutusan kontrak kerjasama dengan JP Morgan Bank Chase dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017)."Kami tidak ada masalah kami dapat masukan, kondisi ekonomi Indonesia begini begitu, ini sudah baik, ini perlu diperkuat. Kami akan terus perbaiki itu (fundamental)," jelasnya.
Sri Mulyani ke DPR: Kami Tidak Punya Utang Lagi Ke Daerah | PT Bestprofit Futures Bandung
"Kami menyadari bapak ibu anggota dewan sebelumnya banyak sekali menerima protes dari daerah atas kebijakan tersebut. Namun itu memang diperlukan untuk menjaga APBN. Meskipun akhirnya penundaan itu sudah diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," papar Sri Mulyani.Di harapkan ke depannya, dana yang ditransfer ke daerah tersebut dapat melahirkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat setempat dan Indonesia secara keseluruhan."Transfer ke daerah dan dana desa bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih inlkusif terjadi di luar Jawa," tandasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa anggaran transfer daerah yang sebelumnya dipangkas sudah dibayarkan kembali. Sehingga tidak ada lagi utang pemerintah pusat ke daerah."Kami tidak lagi memiliki utang lagi ke daerah, karena dalam bentuk DAU sudah dibayarkan kembali pada akhir tahun lalu," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tadinya ditahan adalah sebesar Rp 19,3 triliun. Langkah itu sebelumnya ditempuh karena ada risiko defisit anggaran bisa melebihi batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena realisasi penerimaan yang diproyeksi jauh lebih rendah dari target.
"Kepada bapak-ibu anggota dewan saya harapkan bisa disampaikan kepada daerah masing-masing bahwa semua sudah dibayarkan," jelasnya.
Bestprofit