Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani | PT Bestrpofit Futurse Bandung
"Penyaluran BPNT akan segera efektif saat Perpres telah ditetapkan oieh Presiden. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini," kata Puan di Kantor Menko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7/2017).Puan menjelaskan, saat ini pemerintah berusaha agar pelaksanaan penyaluran BPNT berjalan dengan Iancar. Pada tahap awal, pemerintah akan fokus pada penyaluran kartu BPNT kepada KPM di 44 kota. Adapun berdasarkan Basis Data Terpadu (BEST) jumlah penerima KPM di 44 kota tersebut berjumlah 1,4 juta.
Para penerima BPNT bisa melakukan pembelian bahan pangan seperti beras, minyak, telur, dan gula disejumlah warung menggunakan kartu melalui program e-warong. Satu e-warong dapat melayani 150 KPM."Pembagian BPNT di masyarakat akan dipusatkan di tempat yang disebut e-warong. Kelompok penerima manfaat akan membawa kartu dan menukarkannya dengan bahan pangan (menggesekannya ke mesin EDC)," ujar dia.Sekadar informasi Pemerintah telah menganggarkan Rp1,6 triliun untuk bantuan sosial termasuk didalamnya BPNT.
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) yakni berupa Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada 1,4 Juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di 44 kota melalui program e-warong.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat tingkat menteri. Ia mengatakan, penyaluran BPNT merupakan konversi dari program Beras Sejahtera (Rastra).Pemerintah bekerja sama dengan perbankan nasional (himbara) dalam penyaluran BPNT. Rencananya, penyaluran BPNT akan dilakukan mulai akhir Februari 2017 atau setelah Peraturan Presiden terkait resmi dirilis.
Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai | PT Bestprofit Futures Bandung
PMK, Senin (2/2).Rapat bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan BPNT, sekaligus memastikan penyalurannya terlaksana dengan baik, selain mempercepat beberapa hal yang membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut yang segera. BPNT merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra).Sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) 26 April 2016 lalu, disampaikan bahwa seluruh Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah harus dalam bentuk Non Tunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
“Tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, Menko PMK telah melaksanakan beberapa kali Rakor berjenjang sejak tingkat teknis eselon I hingga Tingkat Menteri, terakhir pada 8 November 2016 lalu," ujar Puan.Pemerintah, jelas dia, secara maksimal akan memastikan tahapan persiapan dan pelaksanaan BPNT berjalan dengan lancar. Pada tahap persiapan, Pemerintah concern pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk tahap awal ada di 45 Kota dan 6 Kabupaten dengan jumlah 1,4 Juta KPM yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT). Selain itu, dengan asumsi rasio 1 e-Warong layani 150 KPM, maka dibutuhkan sekitar 10.753 unit e-Warong.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, draft Perpres tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah secara Non Tunai sudah disiapkan untuk mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo."Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) akan segera efektif saat Perpres telah ditetapkan oleh Presiden. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini, setiap Kementerian dan Lembaga agar mengantisipasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” kata Puan pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penyaluran BPNT di Ruang Rapat Utama, Kemenko.
Toko Kelontong Salurkan Bantuan Nontunai | PT Bestprofit Futures Bandung
Pada toko kelontong ini, masyarakat akan dapat menggunakan kartu khusus yang diberikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok."E-warong akan melibatkan semua lapisan masyarakat. Kami akan lakukan verifikasi untuk pedagang yang menjual di kelontong," tuturnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Pemerintah telah memutuskan akan membagikan program bantuan secara nontunai. Nantinya, masyarakat kecil dapat membeli bahan kebutuhan makanan dengan menggunakan kartu khusus. Menurut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, nantinya pemerintah akan melibatkan sejumlah toko kelontong dalam menyukseskan program ini.