Jika konsorsium tidak mau memenuhi PPA, ada dua kemungkinan, pemenang nomor dua dan ditender ulang.Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Ahmad Redi menjelaskan, PPA bagian dari rezim kontrak, yang hanya bisa batal demi hukum dengan dua syarat kondisi."Pertama, pihak-pihak yang terlibat bersepakat mengubah atau membatalkan secara keseluruhan. Kedua, dibatalkan oleh pengadilan,” kata Redi, dalam keterangan tertulis.Ginanjar, VP Gas dan Power Commercialization PT Pertamina, sekaligus Ketua Konsorsium PLTGU Jawa I mengatakan, ada isu bankability yang harus diselesaikan.Isu yang merebak, Pertamina meminta dokumen LNG sale and purchase agreement (SPA) dan kepastian grace period (masa kekosongan pasokan) LNG yang harus diserahkan ke calon kreditur.
PLN menetapkan grace period 30 hari per kargo, tapi Pertamina meminta 15 hari. Iwan membantah soal SPA LNG itu tidak ada di proposal of request Pertamina saat mengajukan penawaran.
"Penyediaan LNG harus ada kepastian pembeli, dalam hal ini PLTGU Jawa I sebagai off taker, jangan dibolak balik," ungkap dia. PLN sudah berkomitmen dengan BP di Train III Tangguh.
Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua Komisi VI DPR menyatakan, isu bangkability bukan pasokan LNG, tapi soal take or pay yang mestinya harus 60%, bukan seperti keinginan Pertamina: 87%.
"Take or pay seumur pembangkit ini (25 tahun), apa mau dirugikan terus itu negara? Kalaupun untung bukan untuk Pertamina, tetapi Marubeni, karena saya tahu investasi terbesar itu Marubeni," ungkap dia.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz sedang adu kuat. Tepatnya dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLGU) Jawa I berkapasitas 2x800 Megawatt (MW).Supangkat Iwan Santoso, Direktur Pengadaan PLN, mengatakan tanda tangan power purchase agreement (PPA) belum bisa terlaksana pada Senin (23/1/2017), karena masih ada proses negosiasi.Padahal sebelumnya PLN tegas menyatakan, tidak akan memberikan tenggat waktu lagi ke Pertamina.Iwan mengklaim, pemberian waktu tambahan itu karena ada komitmen kesiapan dari konsorisum Pertamina-Marubeni-Sojitz.Apalagi mereka memiliki tiga kepala, sehingga masih ada beberapa hal yang masih dibahas ketiganya.
"Kami memberikan waktu maksimal sampai akhir pekan ini untuk ketiganya berembug agar bisa menyetujui dokumen PPA," ujarnya dikutip Kontan, Senin (23/1/2017).Menurutnya, pemberian kesempatan itu agar konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz bisa mengkaji lebih matang mengenai dokumen PPA yang telah dikirimkan.Artinya, tidak hanya Pertamina yang siap, tapi juga Marubeni dan Sojitz.I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, menambahkan, dari PLN jelas, dokumen PPA tidak bisa dinegosiasikan.Menurutnya, tidak boleh mengubah klausul dalam tender terbuka yang sudah dibicarakan sejak awal, sebelum masa tender dimulai dan ditentukan pemenang.Karena itu, diharapkan dengan diberikan waktu lagi , konsorsium sepakat dengan kontrak PPA yang ditawarkan PLN.
Pertamina Tagih PLN Kepastian Gas PLTGU Jawa 1 | PT Bestprofit Futures
Menurut dia, banyak mitra konsorsium yang keberatan karena pendapatan berpotensi hilang. Tapi, dia memastikan, sekitar 18 mitra konsorsium tetap berkomitmen mengembangkan pembangkit.Ginandjar juga mengklaim keputusan ini sudah disetujui direksi Pertamina. "Tapi jangan tanya IRR (angka pengembalian investasi) kami berapa."PLTGU Jawa 1 terdiri atas dua unit yang menghasilkan listrik hingga 1.600 MW. Kebutuhan gasnya mencapai 250 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) yang dipasok dari fasilitas regasifikasi LNG terapung (floating storage regasification unit) dengan masa operasi selama 25 tahun.
Kapasitas itu membuat Jawa 1 menjadi proyek listrik gas terbesar dalam program pembangkit 35 ribu MW. Proyek ini berlokasi di Cibatu Baru, Jawa Barat.Diketahui, pembahasan kontrak sudah molor dari target pada pertengahan Desember lalu. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso memastikan komitmen perusahaannya untuk segera menandatangani kontrak. Dia mengklaim gas untuk pembangkit berasal dari proyek Tangguh yang dikelola BP Berau. "Harga dan volumenya sudah disepakati."
Konsorsium PT Pertamina (Persero)-Marubeni-Sojitz meminta PT PLN (Persero) segera memastikan pasokan gas alam cair LNG untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1.
Kepastian dibutuhkan supaya kontrak jual-beli listrik pembangkit segera ditandatangani. "Karena kami bangun pabrik tapi bahan bakarnya tidak ada. Secara bankability, itu wajib," ujar Ketua Konsorsoum Pertamina Ginandjar, Senin, 23 Januari 2017.Ginandjar mengatakan, sampai saat ini, PLN tidak kunjung menunjukkan alokasi gas pasti, yang dibuktikan dengan perjanjian jual-beli gas (PJBG) antara perseroan dan pemasok. Padahal proyek ini adalah pembangkit gas terbesar di Indonesia, dengan kebutuhan gas mencapai 22 kargo setiap tahun.
Sumirnya alokasi gas membuat calon pemberi pinjaman proyek gerah. Koordinator lembaga pembiayaan proyek, Mizuho Corporation, pada 20 Januari lalu, meminta PLN memastikan alokasi gas. Jika tidak ada kepastian, dana pinjaman untuk kelangsungan proyek bakal susah cair.
Diketahui, PLN bersama pengembang proyek harus menyelesaikan masalah pendanaan setahun setelah kontrak diteken. PLTGU Jawa 1 diperkirakan bakal menelan investasi US$ 2,4 miliar. Selain Mizuho, lembaga lain yang terlibat adalah Japan Bank for International Cooperation, Asian Development Bank, serta Nippon Export Investment Insurance.
Selain kepastian gas, proyek ini dihadapkan pada masalah kebijakan PLN yang menolak menanggung kerugian jika pasokan LNG gagal selama 30 hari.Asian Development Bank sudah mewanti-wanti agar PLN mengkaji ulang kebijakan ini karena bisa membuat pendanaan proyek seret. Peringatan tersebut disampaikan pada 12 Agustus 2016.Ginandjar mengklaim perusahaannya bersedia “mengalah” dengan menyepakati kapasitas tersedia (availability factor/AF) sebesar 60 persen, dari rencana semula sebesar 92 persen. Kesepakatan ini, menurut dia, membuat harga jual listrik turun dari US$ 5,5 sen kilowatt per jam (kWh) menjadi US$ 5,2 sen per kWh. Akibatnya, proyeksi penerimaan konsorsium berkurang sekitar US$ 170 juta.
Nego Kontrak Jual-Beli Listrik PLTGU Jawa I Diperpanjang 14 Hari | PT Bestprofit Futures
Ia menambahkan, isu-isu terkait sudah selesai dibahas. Konsorsium sudah menerima penurunan Availability Factor menjadi 60% seperti permintaan PLN. Dengan demikian, PLN hanya berkewajiban membeli listrik sebesar 60% dari kapasitas PLTGU Jawa I yang mencapai 1.600 MW. Denda Take or Pay dikenakan pada PLN kalau listrik yang diserap di bawah 60%. Di PPA lainnya, rata-rata Availability Factor mencapai di atas 80%."Tidak ada lagi isu serapan listrik. Pertamina sudah commited dengan 60% serapan, itu sudah di-manage dan di-handle Pertamina dan Konsorsiumnya," Wianda mengungkapkan.
Dihubungi secara terpisah oleh detikFinance pagi ini, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, membenarkan PPA PLTGU Jawa I masih belum ditandatangani. Tanggal 23 Januari 2017 adalah deadline penandatanganan PPA, tapi ada klausul-klausul yang perlu pembahasan lebih lanjut. "Masih belum ditandatangan," tutupnya.
Negosiasi penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) alias kontrak jual-beli listrik pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa I berkapasitas 2 x 800 megawatt (MW) diperpanjang 14 hari, terhitung dari 23 Januari 2017. Konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation-Sojitz dan PT PLN (Persero) sepakat membahas lebih lanjut beberapa isu terkait bankability.
"Sesuai statement PLN, pembahasan diperpanjang," kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, melalui pesan singkat kepada detikFinance, Selasa (24/1/2017). Wianda menyatakan, Konsorsium sudah siap menandatangani PPA, tinggal menunggu PLN melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar pihak bank pemberi kredit (lender) untuk pembiayaan proyek mau mencairkan dana.
Persyaratan tersebut di antaranya adalah LNG Sales Purchase Agreement (SPA) untuk PLTGU Jawa I. Pasokan LNG untuk PLTGU Jawa I berasal dari PLN, bukan dari Independent Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit. Sampai saat ini PLN belum dapat menunjukkan LNG SPA untuk PLTGU Jawa I.Bila tidak ada LNG SPA, lender tak mau memberikan kredit, karena khawatir nantinya PLTGU Jawa I kekurangan pasokan gas dan terganggu operasinya. "Soal SPA kita tunggu dari PLN. Kami sudah siap, tinggal menunggu SPA dari PLN," ucapnya.
Best profit