Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara saat konferensi pers terkait pengesahan asumsi makro | PT Bestprofit Futures Pusat
Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan.
Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan.
Niat pemerintah untuk mendorong pembangunan proyek infrastruktur dengan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sambutan dari kalangan pengusaha. Apalagi, dengan berjalannya Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) ini, maka sektor swasta memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
Meski memberi peluang lebih besar bagi pengusaha, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendesak pemeirntah agar mampu memperbanyak porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa. Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia menilai, pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa.
“Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa,” ujar Bahlil dalam siaran persnya, Ahad (19/2).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia mengatakan pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar APBN, yakni dengan skema PINA.
Tak Pakai APBN, Swasta Bisa Ikutan Bangun Infrastrutktur | PT Bestprofit Futures Pusat
Tapi juga dengan skema seperti ini kita ingin memberikan informasi atau sinyal pada swasta, bahwa kalau mereka menghadapi kendala modal dalam investasi infrastruktur, mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan tambahan modal," kata Bambang.
Dalam rencana pemerintah, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp 570 triliun yang akan dikerjakan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Proyek tersebut terdiri dari proyek-proyek jalan tol sekitar Rp 300 triliun, proyek pelabuhan, terutama 7 hub utama sekitar Rp 70 triliun dan juga proyek pembangunan kilang minyak, sekitar Rp 200 triliun.
"Jadi sekarang ini yang ada dalam pipeline sekitar Rp 570 triliun. Ini yang akan kita dorong tanpa harus menggunakan APBN," tandas dia.
Pemerintah mengarahkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, dilaksanakan dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) atau tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan cara ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga bisa melibatkan pihak swasta untuk ikut melakukan pembangunan infrastruktur.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Ia menambahkan, pihak swasta pun tidak perlu khawatir akan terkendala dana, karena pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur dari lembaga-lembaga keuangan jangka panjang seperti asuransi dan dan pensiun."Kita intinya mendorong siapapun yang sanggup dan minat. Bahwa kemudian BUMN yang lebih siap, itu wajar.
Infrastruktur dengan Dana Pensiun | PT Bestprofit Futures Pusat
Pengamat Danang Parikesit mengatakan, jika Indonesia sudah tepat mengambil keputusan menggunakan dana pensiun sekarang. Karena jika dilakukan dari dulu itu bukan langkah yang tepat karena akan membuat nasabah menjadi tidak percaya dengan lembaga dana pensiun. "Kalau menurut saya kita enggak terlambat untuk gerakan dana masyarakat.Menurutnya, proyek baru yang dikenalkan Pemerintah dalam tahun ini adalah proyek baru yang bekerjasama dengan swasta sehingga tidak tepat jika dibiayai dengan dana tersebut.
"Tidak cocok dana ini untuk infrastruktur. Kalau dulu kita tetap fokus dengan proyek-proyek baru itu maka susah dana pensiun masuk ke kita," tukasnya.Pemerintah saat tengah mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di segala daerah untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan sistem Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) atau dana pembangunan tidak berasal dari APBN.
Melalui PINA, lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Taspen, bisa menjadi investor dalam pengerjaan proyek-proyek terbaru Pemerintah. Sehingga Indonesia akan seperti negara-negara lain yang sudah lama menggunakan dana pensiun dalam pembiayaan proyek infrastrukturnya.