Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang datang dalam rapat mengatakan, proyek yang digarap oleh PT Adhi Karya Tbk ini diupayakan supaya bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selama ini, proyek LRT tersebut ditalangi oleh Adhi Karya."Ya kita kan usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya," ungkap Sri Mulyani, usai pertemuan di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Sementara untuk skema yang bakal digunakan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan skema seperti apa yang bakal digunakan dalam proyek tersebut.Namun, ia mengatakan, telah memiliki beberapa opsi yang bisa digunakan, salah satunya adalah dengan menambah modal bagi konsorsium kontraktor yang mengerjakan, atau kepada Adhi Karya."Kalau dari sisi dukungan keuangan negara itu, opsi akan dibuka melalui apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorsium Adhi Karya," kata dia.
"Sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya dan nanti dalam bentuk Public Service Obligation yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi," sambungnya.Pada kesempatan yang sama, Direktur Jendral Angaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan proyek LRT di Jabodebek memakan dana Rp 23 triliun. Dana tersebut dapat diperoleh dari investasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Dananya Rp 23 triliun. Itu nanti dikombinasikan antara dana investasi dan APBN. Opsi yang paling mungkin itu investasi dan BUMN," kata dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta supaya proyek kereta cepat seperti Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) bisa rampung, dan digunakan untuk Asian Games 2018. Atau paling tidak, proyek ini bisa selesai total pada 2019.Oleh sebab itu, sejumlah menteri kabinet kerja hari ini mengadakan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, untuk membahas proyek tersebut. Meski sudah berjalan, ternyata kepastian pembiayaan proyek dari pemerintah belum jelas.
LRT Jabodebek Harus Beroperasi 2019 | PT Bestprofit Futures Pekanbaru
Pembiayaan lewat APBN ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan ada kemungkinan Perpres diubah,karena adanya perubahan skema pembiayaan."Nanti akan ada penyesuaian Perpresnya (Peraturan Presiden) untuk itu," ungkap Sugihardjo, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Walau demikian, ia mengatakan jika target penyelesaian dari proyek kereta ringan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan."Target penyelesaian enggak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi LRT Jabodebek awal 2019 sudah operasi. LRT Palembang Juni 2018," tuturnya.Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Skema pembiayaan proyek transportasi Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sampai saat ini belum jelas. Meski begitu, proyek bernilai Rp 23 triliun ini harus rampung 2019.Proyek LRT Jabodebek sudah dikerjakan dan ditalangi oleh PT Adhi Karya Tbk, namun BUMN konstruksi ini butuh suntikan dana untuk meneruskan proyek. LRT ini harus dibiayai oleh APBN, namun APBN tidak sanggup. Pemerintah saat ini masih membahas skema pembiayaannya.
Luhut: Kita Bikin LRT Lebih Fleksibel | PT Bestprofit Futures Pekanbaru
Jadi Adhi Karya itu tak hanya sebagai penggerak terus saja, tapi juga sekaligus investor," kata dia di kantornya, Selasa (6/2/2017). Dia menegaskan, pengubahan skema pembiayaan menjadi lebih fleksibel ini merupaka salah satu upaya agar pembangunan LRT selesai sesuai target. Untuk LRT Jadetabek, pemerintah menargetkan pada awal 2019.
"Kalau di LRT Palembang udah enggak ada masalah. Tinggal kita selesaikan LRT di Jabodebek. Penambahan biaya belum, kita masih berkisar antara Rp23 triliun," tukasnya.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, skema pembiayaan akan dibuat lebih fleksibel. Dirinya mengaku sudah membahas mengenai hal ini bersama Menteri Keuangan hingga Menteri BUMN. "Jadi kita cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan, kemudian tadi lebih fleksibel, kepada investor.