Muliaman menyambut gembira dengan realisasi pertumbuhan kredit | PT Bestprofit Futures Pusat
Muliaman optimistis masalah perbankan pada tahun lalu yakni membengkaknya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) akan membaik. Sehingga perbankan, yang harus menyisihkan banyak pendapatan untuk biaya pencadangan pada tahun lalu, dapat lebih longgar untuk mengeksekusi pendapatan dan laba menjadi biaya ekspansi kredit.
OJK menargetkan NPL perbankan secara gross dapat terus membaik di bawah tiga persen, setelah tahun lalu sempat naik ke 3,1 persen. Per akhir 2016 NPL berangsur membaik di 2,9 persen. Otoritas lain, Bank Indonesia (BI) menargetkan pertumbuhan kredit di 10-12 persen pada tahun ini, dan Dana Pihak Ketiga tumbuh 9-11 persen. Dana pihak ketiga (DPK) pada 2016 naik 9,6 persen menjadi 4.836,75 triliun rupiah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penyaluran kredit perbankan pada Januari 2017 cukup menggeliat, yakni bertumbuh 10 persen (year on year/yoy), setelah sepanjang 2016 fungsi intermediasi bank lesu.“Masih Januari 2017 belum terlalu keliatan tapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaannya meningkat,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad di Jakarta, Kamis (23/2).
Muliaman menyambut gembira dengan realisasi pertumbuhan kredit selama Januari tersebut. Tahun ini, dia meyakini pertumbuhan kredit dapat melontar hingga dua digit, setelah di 2017 terjerembab di 7,85 persen (yoy) atau sebesar 4.413,4 triliun rupiah. “Kami harapkan bisa dua digit, tanda-tanda ke situ sudah mulai kelihatan,” ujar Muliaman.Berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diterima OJK untuk 2017, pertumbuhan kredit industri perbankan ditargetkan tumbuh 9-12 persen (yoy).
RI Miliki Mekanisme Protokol Krisis | PT Bestprofit Futures Pusat
Meskipun, DPR RI telah menyetujui UU PPKSK diberlakukan, menurut dia, tapi rezim bail-out sudah digantikan dengan bail-in dan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah dan Otoritas Keuangan di Indonesia oleh lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan International Moneter Fund (IMF) kepada Indonesia dalam mengantisipasi krisis sistem keuangan.
“Harapan kita semua, krisis itu tidak datang lagi dan proses pencegahan berjalan lebih dahulu sehingga tidak melalui penanganan krisis. Harapan saya undang-undang ini tidak pernah digunakan, karena tidak ada krisis,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun berharap Indonesia ke depan tidak mengalami krisis lagi sehingga UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) tidak perlu digunakan.“Saya melihat Pemerintah berupaya sungguh-sungguh dan terintegrasi menyikapi krisis global dengan sistem protokol krisis melalui amanah UU PPKSK. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak menghadapi krisis keuangan,” kata Misbakhun melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (23/2).
Menurut Misbakhun, persiapan krisis ini bukan karena Indonesia sedang krisis, tapi sesuai amanah UU PPKSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) harus mempersiapkan semua aturan pelaksanaan UU tersebut agar terimplementasikan dengan baik, sehingga Indonesia memiliki mekanisme protokol krisis.Misbakhun menegaskan, UU PPKSK ini adalah sebuah undang-undang yang disiapkan untuk mengantisipasi jika Indonesia menghadapi krisis keuangan.
Menkop Dorong Kerja Sama Usaha Koperasi | PT Bestprofit Futures Pusat
Misalnya, lanjut Puspayoga, UKM (anggota koperasi) di Sumatera kekurangan bahan baku, maka koperasi di wilayah Sulawesi bisa menjadi pemasoknya. Begitu juga dengan kerja sama penjualan, misalnya beras Sukabumi dijual oleh koperasi di wilayah lain di Jawa Barat atau provinsi lainnya.
Menurut Puspayoga banyak hal bisa dibangun untuk kerja sama usaha antar koperasi di seluruh Indonesia. “Dengan kerja sama antar koperasi itu akan memperkuat jaringan pemasaran, yang berdampak pada berkurangnya ongkos produksi, sehingga, daya saing produk KUMKM kita akan meningkat,” kata dia.
Dengan begitu, kata Puspayoga, akan terjadi saling ketergantungan antardaerah di Indonesia, terutama menyangkut ketersediaan bahan baku dan jaringan pemasaran. “Pada akhirnya, kuatnya kerja sama antar koperasi di Indonesia itu akan semakin memperkuat NKRI. Selain itu, juga bisa menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan,” tandas Menkop.
Kerja sama antar koperasi di seluruh Indonesia harus terus diciptakan untuk memperluas jaringan pemasaran dari produk yang dihasilkan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua daerah punya segalanya, dan tidak semua bahan baku tersedia di daerahnya.Demikian dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam acara Temu Konsultasi pengembangan kerja sama usaha koperasi, di Jakarta, Kamis (23/3).
Dalam kesempatan tersebut, Puspayoga menyaksikan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh 42 koperasi untuk 26 perjanjian kerja sama di beberapa bidang usaha. Diantaranya, kerja sama jasa antar jemput barang/jasa, penyediaan barang toko, pertanian, serta perdagangan dan pemasaran hasil bumi terutama jenis rempah basah.Puspayoga menyatakan bangga dan mengapresiasi terciptanya kerja sama usaha antar koperasi tersebut. Karenanya, ia mendorong dan meminta kerja sama usaha antar koperasi tersebut terus diciptakan.
PT Bestprofit