"Kan Pertamina dulu mempunyai beberapa Wakil Direktur. Ada yang namanya pak Mustikus saleh, ada yang namanya pak Iin Arifin Pakyan. Tidak ada masalah karena pembagian tugasnya benar. Tapi kalau kemarin yang saya dengar kan ada yang janggal dalam scope pekerjaan. Itu tak lepas dari scope yang harusnya diambil di dewan komisaris," tutur dia.Sebelumnya diberitakan bahwa Dwi dan Ahmad tidak kompak dalam menjalankan kepemimpinannya di Pertamina. Keduanya dianggap cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan minimnya koordinasi.
"Sebetulnya kita berharap tidak ada konflik apalagi yang bersifat pribadi, maka peranan daripada Dewan Komisaris harus bisa meredam itu. Karena sebetulnya ini tidak merefleksikan kinerja mereka. Kinerjanya bagus kok. Jadi kan agak repot. Kecuali kalau misalkan dianggap tidak bisa berkomunikasi dan dampaknya terhadap kinerja. Ini masih bisa masuk akal. Ini kan kinerjanya membumbung tinggi. Bahwa Pertamina sepanjang sejarah baru kali ini mempunyai capaian yang sedemikian tinggi," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Yudha mengaku cukup terkejut dengan langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberhentikan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur, Ahmad Bambang secara bersamaan di tengah kinerja perusahaan yang sedang baik-baiknya."Di tengah kinerja keuangan yang cukup baik, itu diputuskan untuk ada penggantian orang penting dalam perusahaan itu yakni Direktur Utama dan wakil direktur utama, ini menurut saya mengejutkan," katanya saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (5/2/2017).
"Keputusan itu cukup mengejutkan karena di DPR itu kan ukuran korporasi berdasarkan kinerja. Kinerja diukur daripada bagaimana mereka menyumbangkan dan berkontribusi terhadap negara. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Pertamina menyumbang cukup besar di dalam keuntungan itu," tambahnya.Menurut Satya, adanya kepemimpinan ganda bukan jadi pokok persoalan terjadinya kekacauan dalam koordinasi dalam manajemen. Hal tersebut lantaran sebelumnya Pertamina juga memiliki jabatan yang sama pada periode yang lalu.
Dirut Pertamina Definitif Harus Ahli di Bidang Migas | PT Bestprofit Futures Pusat
"Jadi harus orang yang siap betul di dalam industri itu. Karena mengingat pemutusan atau penggeseran daripada Direktur Utama ini sangat anomali. Dengan kinerja Pertamina yang membumbung tinggi, dengan laba sekitar Rp 40 triliun atau sekitar US$ 2 miliar, melebihi Petronas yang hanya US$ 1,6 miliar," tambahnya.Terlebih ke depannya Pertamina memiliki tanggung jawab yang lebih berat lagi. Sehingga kualitas dalam memanajemeni sebuah korporasi sangat dibutuhkan.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero) Jumat lalu (3/2) memutuskan pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina. Kursi Dirut Pertamina kini diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), Yenni Andayani. Posisi Dirut secara definitif sendiri akan diputuskan paling lambat 30 hari sejak pemberhentian.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Yudha menginginkan, Direktur Utama baru Pertamina nantinya harus diisi oleh orang yang benar-benar berpengalaman dan mempunyai pemahaman yang baik di bidang minyak dan gas.
"Yang kami kehendaki adalah memilih seorang Presiden Direktur yang betul-betul mumpuni, mempunyai latar belakang yang cukup di bidang manajemen dan juga mumpuni di sektor minyak dan gas bumi. Kita tidak menginginkan bahwa nanti Presiden Direktur yang baru harus mengalami masa transisi," katanya saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (5/2/2017).Menurutnya, Dirut Pertamina yang baru juga harus memiliki kemampuan dari pemimpin sebelumnya. Kemampuan manajemen yang baik dilengkapi pengalamannya di bidang migas dipercaya bisa cepat beradaptasi membawa Pertamina bersaing di industri migas dunia.
Direksi Pertamina Bukti Pengawasan Komisi VI Berkurang | PT Bestprofit Futures Pusat
Jadi misalkan manajemen tidak berani mengambil suatu keputusan akan banyak yang tertunda. Namun apa proyeknya, Gatot tidak mendetailkan apa saja. "Makanya proyek itu akan tidak boleh tertinggal. Jadi masalah kecepatan mengambil keputusan (pencopotan Dirut dan Wadiru) itu akan menentukan Pertamina ke depan," tuturnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot jabatan Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang. Pencopotan tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan Komisi VI terhadap keputusan Kementerian BUMN kurang. "Ketika ada larangan Menteri BUMN Rini Soemarno ke DPR ada keterbatasan kami (Komisi VI) untuk mengawasi segala keputusan BUMN. Menurutnya, kinerja kedua orang direksi selama ini menujukan kemajuan Pertamina. Akan tetapi tanpa sebab yang belum diketahui Komisi VI, secara mendadak sudah ada putusan pencopotan.
"Selama ini kita bertemu dengan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebagai pengganti Bu Rini. Tapi ada kesulitan kan untuk mengetahui kinerja perusahaan BUMN, karena kebijakan kan di Bu Rini," tuturnya. Sekedar informasi, PT Pertamina (Persero) resmi mencopot jabatan Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo mengatakan, BUMN melihat masalah kerjasama dan kekompakan perlu dijaga pada lingkungan Pertamina.